🌟 Perolehan Suara Dpd Ri 2019

BimtekPersiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 KPU Jatim. Terbit Tanggal 15 Februari 2019 13:30. Terkait dengan perhitungan dan pembacaan perolehan suara sudah diatur urutannya yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Pemilihan Anggota DPD RI, Pemilihan Anggota DPRD KomisiPemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Singkawang. HASILHITUNG SUARA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2019 Versi: 18 Dec 2019 09:00:04 Progress: 809.438 dari 813.336 TPS (99.52074%) Created with Highcharts 7.0.3 (02) Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka. Pada2009 Demokrat bisa menang dengan perolehan suara terbanyak, sementara pada 2014 dan 2019 Demokrat terseok-seok. Putra Sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menegaskan, pada Pemilu 2024, Demokrat ingin bangkit dari keterpurukan dua edisi pemilu sebelumnya. PemiluTahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; 3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo untuk Pemohon adalah sebanyak 261.735 suara; 4. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua untuk Pemohon adalah sebanyak 431.603 suara; 5. KupangNTT, Garda Indonesia | Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPU NTT yang dilaksanakan sejak 7—10 Mei 2019 di Aula Hotel Sahid TMore Kupang dan diskor pelaksanaannya hingga pada Minggu, 12 Mei 2019 di Kantor KPU NTT di Jalan Polisi Militer Kupang, Daftar Lengkap Perolehan Suara Calon Beritadan foto terbaru Perolehan suara DPD RI - Pemilu 2019, Ini Data Sementara Perolehan Suara DPD RI. Berita dan foto terbaru Perolehan suara DPD RI - Pemilu 2019, Ini Data Sementara Perolehan Suara DPD RI. Minggu, 29 Mei 2022; Cari. Network. Tribunnews.com; TribunnewsWiki.com; TribunStyle.com; ACEHTRENDCOM, Lhoksukon - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara sudah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi suara di Hotel Diana Lhokseumawe, Selasa (7/5/2019). Berdasarkan data yang diperoleh aceHTrend dari KIP Aceh Utara, untuk hasil formulir DB1-DPD RI, suara tertinggi diperoleh Sudirman alias Haji Uma dengan perolehan suara mencapai 334.844 PartaiGolkar telah mentargetkan perolehan kursi di DPR RI yang semula 91 kursi menjadi 110 kursi atau setara dengan 18 persen suara. Jumat, 29 Juli 2022 110 Kursi di DPR RI pada Pemilu 2019 CaraMenghitung Suara untuk jadi Anggota DPD RI, DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota di Jatim Cara Menghitung Suara untuk jadi Anggota DPD, DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota di Jatim. Rabu, 17 April 2019 10:03. Editor: Adrianus Adhi. lihat foto. Cara Menghitung Perolehan Suara. LaporanWartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita. TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 di Sumatera Barat ( Sumbar), lima calon Anggota DPD RI Provinsi Sumbar bersaing memperebutkan empat kursi DPD RI. Lima nama yang meraih suara terbanyak adalah Emna Yohanna 530.834 suara, Muslim M Yatim 253.907 suara MEDAN – Wali Kota Medan periode 2000-2008, Abdillah, berhasil meraih 131.543 suara warga Medan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), yang dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatf dan pemilu presiden, 17 April 2019 lalu. Dengan perolehan suara itu, koruptor yang pernah divonis 5 tahun penjara dan z5pm3Ir. KalbarOnline, Pontianak – KPU Kalbar telah menyelesaikan rekapitulisasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu serentak 2019 untuk DPD-RI. Hasilnya, dari empat kursi yang diperebutkan, tiga di antaranya diisi oleh wajah baru. Di kursi pertama ditempati oleh mantan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya yang berhasil memperoleh sebanyak suara yang sekaligus tercatat sebagai perolehan suara terbanyak. Pada kursi kedua ditempati calon petahana yakni Maria Goreti yang berhasil memperoleh sebanyak suara. Maria Goreti merupakan satu-satunya calon petahana yang kembali terpilih menjadi anggota DPD-RI periode 2019-2024. Perempuan kelahiran Pahauman, Kabupaten Landak ini tercatat sebagai anggota DPD-RI empat periode berturut-turut. Sementara di kursi ketiga ditempati oleh yakni Erlinawati. Istri Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir ini berhasil memperoleh sebanyak suara. Pada kursi keempat, terdapat nama Sukiryanto. Mantan Ketua DPD REI Real Estate Indonesia Kalbar itu berhasil meraih sebanyak suara. Perolehan suara Erlinawati dan Sukiryanto terbilang cukup mengejutkan. Sebab, perolehan suara keduanya berhasil menggusur kedua calon petahana yakni Abdul Rahmi dan Rubaeti Erlita. Perolehan suara keduanya tidak cukup untuk mempertahankan kursi DPD-RI lantaran hanya meraih suara masing-masing dan Fai Perolehan suara calon DPD-RI pada Pemilu 2019 Dapil Kalbar Foto KO Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho. Foto Dok. Pansus BLBI DPD RIStaf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho, meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopolhukam, Mahfud MD, hati-hati saat menyampaikan nilai rupiah aset sitaan dari obligor BLBI yang berhasil dikumpulkan oleh Satgas BLBI bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Sebab, aset itu belum diuangkan sehingga berpotensi nilainya jauh di bawah perkiraan.“Pengalaman dari skandal BLBI adalah pengalaman tentang bahwa aset yang diberikan oleh para obligor ternyata adalah aset bodong alias nilainya jauh dari yang diklaimkan,” kata Hardjuno dalam rilis pers Kamis 8/6.Sebagaiamana diketahui, dalam acara serah terima aset eks BLBI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 6/6, Menkopolhukam menyampaikan Satgas BLBI sejak mulai bekerja pada Juni 2021 sampai dengan Mei 2023 berhasil mengembalikan hampir 30 persen uang negara yang dipinjam para obligor/debitur BLBI.“Sejak Satgas BLBI efektif beroperasi pada 2021 sampai sekarang, perolehan Satgas sudah mencapai Rp30,66 triliun,” kata Mahfud MD, yang di Satgas BLBI mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, dikutip dari Polhukam Mahfud MD Lantik Anggota Satgas BLBI. Foto Humas Kemenko PolhukamRinciannya, dia melanjutkan, Rp1,1 triliun dalam bentuk uang PNBP ke kas negara, penyitaan dan penyerahan barang jaminan lain dan penyerahan jaminan aset seluas hektare yang estimasi nilainya Rp14,77 triliun, penguasaan fisik aset properti seluas hektare yang estimasi nilainya setara Rp9,278 penyerahan aset kepada kementerian/lembaga K/L dan pemerintah daerah seluas 278,6 hektare dengan estimasi nilai Rp3,07 triliun, dan penyertaan modal negara PMN nontunai seluas 54 hektare dengan estimasi nilai Rp2,49 secara total, ada aset senilai Rp 29,608 triliun dan Rp 1,1 triliun dalam bentuk uang Mahfud, perolehan itu merupakan pencapaian luar biasa Satgas BLBI karena saat hendak dibentuk ada banyak pesimisme yang disampaikan orang-orang di sekitar dirinya bahwa menagih uang negara dari para obligor/debitur bukan urusan mudah.“Pencapaian Satgas BLBI sebagaimana tersebut di atas menurut saya luar biasa karena ada yang pesimistis 10 persen saja tidak mungkin. Kami sekarang sudah mendapat hampir 30 persen dengan sisa waktu masih 6 bulan ke depan,” kata Mahfud BLBI bertugas setelah Presiden RI Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI.Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember demikian, Mahfud memberi sinyal masa tugas Satgas BLBI dapat diperpanjang mengingat pencapaian yang berhasil diperoleh selama periode kurang lebih 2 Sudah Disetor dalam Bentuk TunaiStaf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho. Foto Dok. Pansus BLBI DPD RIStaf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho, mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Satgas BLBI terutama dalam keberaniannya membuka kembali masalah yang telah lama diabaikan oleh para pejabat negara Hardjuno meminta Mahfud MD selaku Dewan Pengarah Satgas BLBI untuk hati-hati saat menyatakan nilai sitaan pengalaman dari skandal BLBI adalah pengalaman tentang bahwa aset yang diberikan oleh para obligor ternyata adalah aset bodong alias nilainya jauh dari yang mengingatkan, negara saat itu memberi bantuan BLBI dalam bentuk tunai. Dan kemudian dibayar oleh para obligor dalam bentuk aset yang ternyata saat aset tersebut dilelang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN nilainya jauh dari yang diklaim oleh para obligor.“Maka saya mengingatkan, kesalahan fatal BPPN itu bisa terulang lagi oleh Satgas BLBI ini. Mustinya aset tersebut dijual dulu, jadikan tunai, dan masukkan ke kas negara, baru nilainya jelas. Dulu saat BPPN mengurus aset obligor, saat dijual nilai tunainya hanya 5 persen dari perkiraan. Fatal dan sangat merugikan rakyat itu,” papar Hardjuno saat dihubungi, Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho. Foto Dok. Pansus BLBI DPD RIHardjuno mencontohkan aset Tommy Soeharto seluas 120 hektar yang disita Satgas BLBI dan diklaim memiliki nilai Rp 2,1 triliun, telah dilelang 2 kali dan belum juga laku.“Saya baca berita hari ini 6 Juni 2023, aset Tommy Soeharto dikatakan ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, belum juga laku dilelang. Ini yang saya bilang harus hati-hati,” kata Hardjuno klaim nilai aset oleh Satgas BLBI sebesar Rp 29,608 triliun tersebut sangat berbahaya dan bisa berimplikasi hukum bagi Satgas BLBI jika nanti ketika dijual aset tersebut ternyata nilainya jauh di bawah yang diklaim.“Kita tugasnya mengingatkan, dulu pejabat BPPN musti berurusan dengan hukum gara-gara klaim nilai aset itu. Bisa dianggap kongkalikong dengan obligor. Prof Mahfud sebaiknya lebih hati-hati lagi. Lelang saja dulu, baru bisa katakan obligor sudah bayar sekian. Jangan grusa-grusu, Prof,” tandas Hardjuno.

perolehan suara dpd ri 2019